Beredarnya foto yang menunjukkan 15 juta karung beras premium ditimbun di sebuah gudang di media sosial telah menimbulkan kegaduhan publik. Di tengah situasi harga beras yang melambung tinggi, foto tersebut memicu kritik pedas terhadap pemerintah.
Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik penimbunan beras tersebut. Di saat rakyat menjerit akibat kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau, pemerintah justru memilih untuk menimbunnya. Hal ini dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat dan menunjukkan ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola ketahanan pangan.
Kritik pedas pun mengalir deras dari berbagai kalangan. Akun Twitter Dokter Tifa, salah satu yang membagikan foto tersebut, menuliskan, "Rakyat disuruh makan nasi jagung, tapi 15 juta kg beras premium ditimbun. Ini mau main sulap apa?"
Kritik lain datang dari Ekonom Senior Faisal Basri. Ia mengatakan bahwa penimbunan beras ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak becus mengelola ketahanan pangan. "Ini skandal besar! Di saat rakyat susah, pemerintah malah menimbun beras," kata Faisal.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Said Didu, menilai bahwa penimbunan beras ini adalah bentuk penindasan terhadap rakyat. "Pemerintah tega menimbun beras di saat rakyat kelaparan. Ini penindasan!" tegas Said.
Menanggapi kritik yang bermunculan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan klarifikasi. Dikatakan bahwa beras tersebut bukan ditimbun, melainkan sedang dalam proses penyaluran.
Namun, klarifikasi ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Banyak yang meragukan pernyataan pemerintah dan tetap mempertanyakan alasan di balik penimbunan beras tersebut.
Terlepas dari benar atau tidaknya informasi dari pemerintah, foto 15 juta karung beras yang ditimbun ini telah menjadi simbol kegagalan pemerintah dalam mengelola ketahanan pangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang besar antara rakyat dan pemerintah.
Kasus ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah ketahanan pangan. Pemerintah harus memastikan bahwa rakyat dapat mengakses bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau.
Masyarakat pun diharapkan untuk terus mengawasi kinerja pemerintah dan berani mengkritik kebijakan yang tidak pro rakyat.
Red/BS
Posting Komentar
0Komentar